Benih-benih Diskriminasi dalam Penyelewengan Tafsir Agama melalui Media Sinetron

Kelahiran Reformasi pada 1998 telah mengubah lanskap ruang publik Indonesia dari dominannya negara menjadi mengendurnya negara. Ruang publik menjadi arena yang diperebutkan oleh banyak pihak yang berkepentingan, terutama yang pada era sebelumnya tidak mendapatkan ruang berekspresi yang cukup. Pada akhirnya, proses demokratisasi, partisipasi politik sipil, dan globalisasi yang sedang berjalan di Indonesia membawa implikasi menguatnya agama dalam ruang publik yang sebelumnya dianggap sekuler.[1] Dalam hal ini, media ikut berpengaruh dalam menyebarkan dominasi dogma agama. Media memiliki kekuatan untuk membentuk sikap, mengabadikan status quo, atau untuk menghasut perubahan. Tidak adanya pengetahuan mengenai persoalan gender oleh media profesional adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh gerakan perempuan internasional pada umumnya.[2]

Setiap agama pada dasarnya membawa nilai-nilai kebaikan sesuai kebutuhan para penganutnya. Islam, misalnya, telah memberi ajaran-ajaran yang dinamis dan revolusioner tentang ‘ijtihad’ (interpretasi kreatif) sehingga mereka dapat, dalam semangat sejati nilai-nilai Islam, memikirkan kembali banyak masalah mengingat konteks yang berubah.[3] Namun, sayangnya hal ini terlewati atau lebih tepatnya dilewati oleh industri media yang kerap bekerja untuk melayani ideologi dominan, yakni patriarki. Alhasil, penafsiran agama selalu diposisikan di tangan laki-laki yang menegaskan dan mempertahankan keunggulan mereka.[4] Dalam konteks ini, agama dijadikan tameng untuk mendominasi perempuan. Banyak ahli sepakat bahwa itu adalah interpretasi dari tradisi keagamaan, dan bukan agama itu sendiri, yang terbukti bias terhadap perempuan.[5]

 

Sinetron, Agama, dan Diskriminasi terhadap Perempuan

Telah banyak studi yang mengemukakan bagaimana media menjadi bagian yang mereproduksi gagasan dan bahkan menjadi pelaku utama dalam pandangan dan perlakukan diskriminatif terhadap perempuan. Konvensi CEDAW sendiri menyatakan bahwa “diskriminasi terhadap perempuan” berarti[6]:

Setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, budaya, sipil, ataupun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Para aktivis menyadari bahwa pelestarian citra stereotip di media massa, khususnya pemuliaan peran laki-laki dan perempuan tradisional, menunda kemajuan perempuan dengan memberikan justifikasi status quo yang tidak setara. Tersirat dalam hal ini adalah keinginan akan kerangka kebijakan yang akan memandu kerja media, terutama berkaitan dengan penetapan standar peraturan untuk pembuatan konten.[7] Tulisan ini berfokus bagaimana narasi di dalam beberapa sinetron menjadi sarana media menampakkan “ideologi” dominannya. Dalam konteks ini, Islam hanya menjadi ilusi yang dipakai media untuk membuat orang mengalami pembayangan identitas kolektif sebagai muslim yang didapatkan melalui pengalaman menonton.[8]

Secara umum, sinetron yang menjadi bahan tinjauan penulisan ini memunculkan tokoh-tokoh perempuan yang lekat dengan stereotipe yang banyak dikembangkan oleh kebanyakan media, yakni makhluk domestik dengan karakternya yang pencemburu, tukang gosip, dan gemar dirayu. Perempuan hampir sinonim dengan pekerjaan rumah: mengantar minuman, memasak, mencuci, menagih uang belanja, bergunjing, atau, paling jauh, menjaga warung. Jarang sekali ditemukan peran perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di sebuah adegan.[9] Simak dua adegan berikut:

Kakak-beradik Mardani dan Selbi hendak mengutip uang sumbangan untuk madrasah dari seorang donatur. Usai uang diserahkan, Mardani dan Selbi bersemangat untuk mengambil bagiannya masing- masing. Kemudian Mardani menepis tangan Selbi sambil berkata, “Gue kan anak laki-laki, gue yang bagi!”. Tanpa ada dialog lanjutan, lalu adegan bergulir dengan pengaturan pembagian uang oleh Mardani. (Anak-anak Manusia, RCTI, 12 Juli 2013)

Zen, seorang santri, menjalin hubungan kasih dengan Vira, putri Kyai Din sang pemilik pesantren. Kyai Din menugaskan Zen untuk berdakwah ke kampung Cimaling yang dihuni oleh penjahat, penipu, dan dukun santet. Zen menolak penugasan ini karena sudah banyak korban yang berjatuhan dalam misi mengenalkan agama di kampung tersebut. Di tengah desakan Kyai Din, akhirnya Zen mengiyakan penugasan tersebut, tapi dengan satu syarat: “selama saya tugas di sana, nggak ada satu orang pun yang boleh melamar Vira”. Syarat ini langsung disambar cepat oleh Kyai Din, “Nah, deal!”, tanpa meminta persetujuan Vira yang sedang duduk di antara mereka. (Hanya Tuhanlah Yang Tahu, Trans TV, 8 Juli 2013)

Dalam dua adegan tersebut, sangat terlihat bagaimana pembagian peran gender tradisional yang mendomestifikasi perempuan. Peran gender tradisional ini menempatkan laki-laki pada posisi superior sehingga perempuan yang inferior memerlukan laki-laki sebagai pemimpinnya.[10] Sehingga terlihat bahwa adanya ketidaksepadanan dalam mendefinisikan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menempati posisi sentral dan perempuan pada posisi marginal dalam struktur keluarga maupun agama. Hal tersebut menunjukkan adanya peran gender tradisional yang menempatkan laki-laki pada posisi ordinat yang kuat, mampu melindungi, dan pengatur. Sementara itu, perempuan sebaliknya, berada di posisi subordinat yang lemah, cenderung melayani dan penurut.[11] Semuanya itu dibalut dengan justifikasi nlai-nilai agama.

 

Meninjau Hegemoni Media dan Peran Pemerintah

Media adalah pemain kunci dalam memegang pemerintah dan lembaga lain yang bertanggung jawab untuk mematuhi transparansi ideal, akuntabilitas dan ‘pemerintahan yang baik’, yang harus mencakup persamaan bagi perempuan dan laki-laki. Sampai saat ini, media telah secara positif mempengaruhi sikap publik terhadap banyak isu hak asasi manusia, namun gagal untuk menantang diskriminasi berbasis gender dalam masyarakat di seluruh dunia. Platform Aksi Beijing tahun 1995 menyatakan bahwa “kurangnya sensitivitas gender di media dibuktikan dengan kegagalan untuk menghilangkan stereotip berbasis gender yang dapat ditemukan di organisasi media publik dan swasta, lokal, nasional dan internasional” (Beijing Platform for Action, Section J, 133).[12] Kemudian di sini terlihat pula bagaimana “penonton yang disugukan” tidak menyadari adanya dominasi dalam kehidupan mereka, atau bisa disebut sebagai hegemoni oleh media massa.

Hegemoni dapat diartikan sebagai sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.[13] Teori hegemoni dari Antonio Gramsci didasarkan pada konsep bahwa suatu pengetahuan atau ideologi akan keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembiasaan maupun dengan pemaksaan (doktrinasi) ke dalam atmosfir kesadaran kolektif massif, telah memunculkan kesadaran yang relatif baru. Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam sebuah kelompok, tidak selalu mudah ditebak asalnya, bisa jadi kesadaran dan pengetahuan yang selama ini mengendap dalam masyarakat merupakan suatu program “hegemonik” yang ditanamkan subyek kelompok tertentu.

Ketika semestinya peran media komunitas adalah untuk menantang norma sosial yang berlaku dan untuk memastikan hubungan gender yang adil, peran media pemerintah adalah untuk memperkuat identitas bangsa. Upaya untuk menangani isu-isu yang spesifik untuk perempuan tetap terbatas, karena pemerintah enggan untuk sepenuhnya berinvestasi dalam inisiatif yang mereka anggap berpotensi merusak dukungan politik mereka.[14] Jika pemerintah gagal melibatkan masyarakat, kelompok kepentingan lain telah bergerak untuk mengamankan inisiatif media masyarakat, seringkali dengan nuansa budaya dan agama. Banyak dari kelompok ini menampilkan kepentingan sentrifugal dalam mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi dengan tradisionalisme atau agama, yang menekankan perbedaan dan pemisahan daripada persatuan.[15] Hal ini sering menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok etnis yang beragam.

 

Kesimpulan

Beralih pada kesimpulan, paparan di atas menunjukkan bahwa dalam era pasca-reformasi, agama memang dijadikan media sebagai alat untuk melanggengkan praktik dominasi atas perempuan yang berbentuk diskriminasi, dan salah satunya tercermin dalam narasi di tayangan sinetron. Interpretasi agama selalu diposisikan di tangan laki-laki yang menegaskan dan mempertahankan keunggulan dan posisi mereka atas perempuan. Agama menjadi bersifat politis yang dapat digunakan untuk memihak kepentingan kelompok tertentu. Belum adanya peran yang kuat dari pemerintah untuk menangani hal ini semakin melanggengkan praktik hegemoni oleh media massa.

 

Esai kritis Kontingen Kriminologi dalam Lomba Ilmiah Mahasiswa Sosial Politik (LIMAS) 2017
Destya Galuh Ramadhani

 


[1] Asad, T. (2003) dalam Irwan M. Hidayana, “Budaya Seksual dan Dominasi Laki-laki dalam Perikehidupan Seksual Perempuan” (Jakarta: Jurnal Perempuan, 2013)., hlm. 66.
[2] Patricia A. Made. (2000). Globalisation and Gender Training for the Media: Challenges and Lessons Learned. Gender and Development, 8(1), 29-34., hlm. 29.
[3] Asghar Ali Engineer. (1994). Status of Muslim Women. Economic and Political Weekly, Vol. 29, No. 6 (Feb. 5, 1994), pp. 297-300., hlm. 297.
[4] Sarojini Nadar. (2005). Searching the Dungeons beneath Our Religious Discourses: The Case of Violence against Women and the ‘Unholy Trinity’. Agenda: Empowering Women for Gender Equity, No. 66, Gender-Based Violence Trilogy Volume 1,1: Domestic Violence (2005)., hlm. 18.
[5] Ibid.
[6] United Nation Committee on the Elimination of Discrimination against Women
[7] Rosemary Okello-Orlale. (2006). Looking Back and Ahead: The Media and the Struggle for Gender Equality after the Nairobi UN Women’s Conference. Agenda: Empowering Women for Gender Equity, (69), 48-56., hlm. 50.
[8] Roy Thaniago dan Yovantra Arief. (2014). Perempuan Tanpa Otonomi: Wajah Ideologi Dominan dalam Sinetron Ramadhan. Penelitian oleh Remotivi dan Komnas Perempuan, hlm. 4.
[9] Ibid., hlm. 8.
[10] Lois, Tyson. (2006). Critical Theory Today: A User-Friendly Guide. Amerika: Routledgem., hlm. 85.
[11] Ibid.
[12] Op.cit., Patricia A. Made., hlm. 29.
[13] Patria, Nezar & Arief, Andi. (2003). Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 121.
[14] Wendy Isaacs-Martin. (2008). (Re)creating Gender Identities in Community Media. Agenda: Empowering Women for Gender Equity, (77), 140-145., hlm. 140-141.
[15] Corry TO. (2006). ‘Global Civil Society and Its Discontents’, in Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations, 17.

 

Referensi:

Asad, T. (2003) dalam Irwan M. Hidayana, “Budaya Seksual dan Dominasi Laki-  laki dalam Perikehidupan Seksual Perempuan” (Jakarta: Jurnal             Perempuan, 2013).

Corry TO. (2006). ‘Global Civil Society and Its Discontents’, in Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations, 17.

Engineer, Asghar Ali. (1994). Status of Muslim Women. Economic and     Political Weekly, Vol. 29, No. 6 (Feb. 5, 1994), pp. 297-300.

Isaacs-Martin, Wendy. (2008). (Re)creating Gender Identities in Community         Media. Agenda: Empowering Women for Gender Equity, (77), 140-145.

Lois, Tyson. (2006). Critical Theory Today: A User-Friendly Guide. Amerika:      Routledgem.

Made, Patricia A. (2000). Globalisation and Gender Training for the Media:          Challenges and Lessons Learned. Gender and Development, 8(1), 29-34.

Nadar, Sarojini. (2005). Searching the Dungeons beneath Our Religious     Discourses: The Case of Violence against Women and the ‘Unholy         Trinity’. Agenda: Empowering Women for Gender Equity, 1(66).

Okello-Orlale, Rosemary. (2006). Looking Back and Ahead: The Media and the    Struggle for Gender Equality after the Nairobi UN Women’s Conference.            Agenda: Empowering Women for Gender Equity, (69), 48-56.

Patria, Nezar & Arief, Andi. (2003). Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni.       Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thaniago, Roy dan Arief, Yovantra. (2014). Perempuan Tanpa Otonomi: Wajah   Ideologi Dominan dalam Sinetron Ramadhan. Penelitian oleh Remotivi          dan Komnas Perempuan.

United Nation Committee on the Elimination of Discrimination against Women

 

Advertisements